STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

PPID Nagari Koto Besar

1. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

• Peraturan Bupati Dharmasraya No 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

2. Hak Pemohon Informasi

Setiap warga negara Indonesia berhak:
✅ Memperoleh informasi publik
✅ Melihat dan mengetahui informasi publik
✅ Menghadiri pertemuan publik terbuka
✅ Menyebarluaskan kembali informasi publik

3. Prosedur Permintaan Informasi

4. Waktu dan Biaya Layanan

• Waktu Pelayanan: Hari kerja Senin–Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB

• Biaya: Gratis (jika pemohon hanya melihat/mendapat salinan digital). Fotokopi ditanggung pemohon.

5. Format Permintaan Informasi

• Melalui formulir tertulis (tersedia di kantor Nagari atau website PPID)

• Informasi yang diminta harus jelas, spesifik, dan tidak mengganggu hak pribadi/orang lain

• Disertai identitas pemohon (KTP atau surat kuasa jika mewakili)

6. Penolakan Permintaan Informasi

Permintaan informasi dapat ditolak jika:

• Termasuk informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP

• Dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan negara, atau rahasia pribadi

• Tidak lengkap/tidak jelas identitas pemohon

7. Upaya Keberatan dan Sengketa

Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan PPID:

1. Mengajukan keberatan kepada Atasan PPID maksimal 30 hari setelah tanggapan diterima

2. Jika tidak puas dengan tanggapan keberatan, dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi

8. Kontak dan Pengaduan

📍 Kantor Wali Nagari Koto Besar
📧 Email: nagarikotobesar2018@gmail.com
🌐 Website: [https://kotobesar.berdesa.id]
📱 WA Pengaduan: [084231806014]